Damkarnews.com, BANJAR – Rapat Dengar Pendapat (RDP) penanganan banjir di Kabupaten Banjar bersama Komisi I dan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Selasa (10/1/2026), berlangsung tegang sekaligus emosional. Forum yang awalnya diwarnai kritik tajam soal keterbatasan dapur umum, sebaran bantuan, dan layanan kesehatan itu akhirnya berubah haru, setelah Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar, Erny Wahdini, tak kuasa menahan air mata saat menyampaikan penjelasannya.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Hj. Anna Rusiana, mempertanyakan efektivitas dapur umum yang dikelola Dinas Sosial. Ia menyoroti jumlah dapur umum yang disebut hanya beroperasi di tiga titik, sementara banjir melanda sedikitnya 10 kecamatan.
“Kami di lapangan melihat masyarakat masih kekurangan. Dapur umum hanya tiga, bahkan Martapura Timur disebut ditutup, padahal hampir 90 persen wilayahnya terendam,” ujar Anna dalam rapat.
Anna juga menyinggung sebaran bantuan yang dinilai belum merata. Menurutnya, bantuan terkesan terfokus di Kecamatan Sungai Tabuk, sementara wilayah lain yang terdampak cukup parah belum merasakan bantuan secara maksimal. Ia turut mempertanyakan sumber anggaran dapur umum, belum digunakannya dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Dinas Sosial tahun 2026, serta meminta kejelasan skema distribusi logistik oleh BPBD.
Tak hanya soal logistik, Anna menyampaikan keluhan warga terkait layanan kesehatan. Ia menyoroti puskesmas yang tidak beroperasi saat hari libur meski dalam kondisi bencana.
“Ini masukan dari masyarakat. Dalam situasi bencana, warga tetap membutuhkan pelayanan, meskipun kalender merah,” tegasnya, seraya mendorong agar layanan kesehatan dapat ditingkatkan hingga 24 jam.
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Erny Wahdini, menjelaskan bahwa dapur umum di Martapura Timur tidak ditutup, melainkan dipusatkan di Dinas Sosial untuk melayani para pengungsi. Namun, saat menyampaikan kondisi di lapangan, suasana rapat mendadak berubah haru.
Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Erny mengungkapkan beban berat yang dihadapi jajarannya dalam menangani banjir besar yang meluas.
“Pengungsi dari Martapura Timur saat ini berada di Aula Dinas Pendidikan dan kami layani makan tiga kali sehari. Jumlahnya sekitar 165 orang,” ujarnya, sembari
sesekali menyeka air mata.
Erny menjelaskan, Kabupaten Banjar hingga kini belum memiliki dapur umum standar penanganan bencana. Dapur umum yang beroperasi di Sungai Tabuk dan Martapura Barat merupakan pinjaman dari Polda, Brimob, serta dapur umum milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara dapur umum di tingkat desa bersifat swadaya dan tidak semuanya dapat beroperasi akibat ketinggian air.
Saat ini, dapur umum terpusat melayani sekitar 6.000 jiwa dari beberapa kecamatan terdampak. Selain itu, Dinsos juga mengalihkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk masyarakat terdampak banjir, seiring kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring.
Terkait bantuan dari Kementerian Sosial, Erny mengakui distribusi di lapangan tidak berjalan sesuai rencana. Bantuan yang seharusnya disebar ke beberapa titik terdampak akhirnya terfokus di Desa Sungai Tabuk Keramat akibat membludaknya warga.
“Kondisi di lapangan tidak kondusif. Bantuan diserbu masyarakat sehingga petugas kewalahan. Bahkan saat Wakil Presiden datang, situasi sangat padat,” ungkapnya dengan nada lirih.
Ia menegaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah mengusulkan titik-titik lain yang dinilai lebih parah terdampak, namun keputusan akhir berada di pemerintah pusat.
Erny juga menjelaskan alasan belum digunakannya dana BTT tahun 2026. Menurutnya, anggaran murni sebesar Rp200 juta telah habis digunakan untuk pembelian logistik bencana. Pencairan BTT baru akan dilakukan setelah seluruh proses administrasi rampung guna menghindari persoalan hukum.
“Kami ingin cepat membantu, tapi administrasi juga harus aman. Jangan sampai niat menolong justru berujung masalah hukum,” ujarnya.
Menutup penjelasan, Erny mengakui penanganan banjir belum sepenuhnya optimal. Namun, dengan mata berkaca-kaca, ia menegaskan komitmennya untuk terus bekerja semaksimal mungkin.*Srf
