Damkarnews.com, BANJAR – Penanganan banjir di Kabupaten Banjar kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan semata soal genangan air yang belum surut, melainkan pernyataan pejabat daerah yang dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah penderitaan warga terdampak.
Ucapan Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar, Erny Wahdini, terkait keterbatasan pemberian bantuan makanan melalui dapur umum, memantik reaksi keras dari DPRD Kabupaten Banjar. Situasi ini bahkan membuka ketegangan antara pihak legislatif dan eksekutif di daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Hj Anna Rusiana, menilai pernyataan tersebut kurang peka terhadap kondisi riil masyarakat di lapangan. Menurutnya, dalam situasi darurat bencana, pejabat publik tidak cukup hanya berbicara soal keterbatasan anggaran dan logistik, tetapi juga harus menjaga empati dalam setiap pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat.
“Ini kondisi banjir. Hampir semua masyarakat terdampak. Jangan sampai keluar kata-kata yang justru memicu polemik di masyarakat. Kita tahu betul, banyak warga yang tidak bisa beraktivitas dan kehilangan mata pencaharian,” tegas Anna Rusiana, Rabu (7/1/2026).
Anna mengakui Dinsos P3AP2KB memang menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Namun, ia mengingatkan bahwa dalam kondisi krisis, setiap pernyataan pejabat memiliki dampak besar, termasuk terhadap kondisi psikologis warga yang sedang tertekan akibat bencana.
Reaksi DPRD ini muncul setelah Erny Wahdini secara terbuka menegaskan bahwa bantuan makanan melalui dapur umum tidak mungkin menjangkau seluruh warga terdampak banjir. Pemerintah daerah, kata dia, hanya memprioritaskan warga yang dinilai paling terdampak serta para pengungsi.
“Kita men-support dapur umum, tapi tidak mungkin semua masyarakat kita layani terus-menerus. Batas kemampuan kita ada,” ujar Erny dengan nada tegas saat Rapat Koordinasi Siaga Bencana dan Penanganan Bencana, Selasa (6/1/2026).
Di lapangan, dapur umum tingkat kecamatan masih beroperasi di Kecamatan Sungai Tabuk dengan dukungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan logistik dari Kementerian Sosial RI. Sementara itu, dapur umum di Martapura Barat mendapat dukungan dari Brimob Polda Kalimantan Selatan, dengan suplai logistik diteruskan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.
Namun, keputusan menghentikan sementara operasional dapur umum di Martapura Timur justru memicu polemik baru. Wilayah tersebut diketahui juga terdampak banjir cukup parah, sehingga kebijakan ini memunculkan tanda tanya dan keluhan dari masyarakat.
“Kenapa dapur umum Martapura Timur berhenti? Karena yang kita layani bukan hanya Martapura Timur. Bantuan ini bergantian,” jelas Erny.
Padahal, selama lima hari beroperasi, dapur umum Martapura Timur mampu memproduksi sekitar 6.000 bungkus nasi per hari, dengan konsumsi beras mencapai satu ton per hari. Meski demikian, Erny kembali menegaskan bahwa dapur umum tidak bisa melayani seluruh warga tanpa seleksi.
“Kita membantu ini tidak bisa sealam-alaman. Kita prioritaskan yang benar-benar tidak mampu dan terdampak,” ujarnya.
Pernyataan Erny kembali menuai sorotan ketika ia menyinggung masih adanya warga yang dinilai mampu beraktivitas ekonomi di tengah bencana banjir.
“Kita lihat masih ada yang bewarung, masih bisa bekerja. Yang kita bantu itu yang benar-benar tidak bisa bekerja dan tidak punya akses ekonomi,” ucapnya.
Ucapan tersebut dinilai berbagai pihak sebagai bentuk penyederhanaan persoalan dan berpotensi menyudutkan warga terdampak banjir. DPRD menegaskan bahwa dalam kondisi bencana, penderitaan masyarakat tidak bisa diukur semata dari ada atau tidaknya aktivitas ekonomi.
Legislatif pun mengingatkan agar komunikasi pemerintah daerah lebih mengedepankan empati dan kepekaan sosial, bukan sekadar pendekatan administratif dan hitung-hitungan logistik. Narasi yang tidak tepat dinilai justru dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat di tengah krisis.
Saat ini, dapur umum Martapura Timur dialihkan ke Kantor Dinas Sosial Unit 2 dengan fokus utama melayani para pengungsi. Produksi makanan tetap ditargetkan sebanyak 6.000 bungkus per hari, khusus bagi warga yang dinilai sudah tidak memiliki alternatif lain.
“Pengungsi ini prioritas utama. Mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi, makanya harus kita dahulukan,” pungkas Erny.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa di tengah bencana banjir yang belum berakhir, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan logistik, tetapi juga bahasa empati, sikap adil, dan kebijakan yang tidak terasa menyalahkan korban.
