Damkarnews.com, BANJAR – Polemik penghentian sementara dapur umum di sejumlah wilayah terdampak banjir di Kabupaten Banjar kembali mencuat. Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar akhirnya angkat bicara dan menegaskan bahwa bantuan makanan tidak mungkin diberikan kepada seluruh warga tanpa terkecuali. Pemerintah daerah menegaskan, prioritas bantuan hanya diperuntukkan bagi warga yang paling terdampak serta para pengungsi.
Penegasan tersebut disampaikan langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar, Erny Wahdini, saat Rapat Koordinasi Siaga Bencana dan Penanggulangan Bencana, Selasa (6/1/2025) pagi, di Aula Barakat Lantai II Pemkab Banjar.
“Kita ini men-support dapur umum, tapi tidak mungkin semua masyarakat kita layani terus-menerus. Batas kemampuan kita ada,” tegas Erny di hadapan jajaran pemerintah daerah.
Saat ini, dapur umum standar tingkat kecamatan masih beroperasi di Kecamatan Sungai Tabuk dengan dukungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Penguatan logistik juga datang dari Kementerian Sosial RI, menyusul kunjungan Menteri Sosial ke Kabupaten Banjar pada Minggu lalu. Sebelumnya, bantuan logistik telah disalurkan oleh Dinsos Provinsi dan Dinsos Kabupaten Banjar, termasuk cadangan beras yang diback-up oleh Ketapang.
Sementara itu, dapur umum di Kecamatan Martapura Barat mendapat dukungan dari Brimob Polda Kalimantan Selatan, dengan suplai logistik diteruskan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Untuk pembukaan dapur umum tambahan, lokasi akan ditentukan oleh BPBD, sedangkan logistik serta tenaga memasak disiapkan oleh Tim Tagana Dinsos.
Namun, perhatian publik tertuju pada penghentian sementara dapur umum di Kecamatan Martapura Timur yang memicu berbagai pertanyaan dan keluhan dari masyarakat. Erny menegaskan, kebijakan tersebut diambil bukan tanpa pertimbangan.
“Kenapa dapur Martapura Timur berhenti? Karena yang kita layani bukan hanya Martapura Timur. Bantuan ini bergantian,” ujarnya.
Selama lima hari beroperasi, dapur umum Martapura Timur tercatat memproduksi sekitar 6.000 bungkus nasi per hari, dengan kurang lebih satu ton beras dimasak setiap hari, lengkap dengan lauk seperti sarden, mi, dan telur. Meski demikian, Erny menegaskan bahwa dapur umum tidak mungkin melayani seluruh warga tanpa seleksi.
“Kita membantu ini tidak bisa ‘sealam-alaman’. Kita prioritaskan yang benar-benar tidak mampu dan terdampak,” katanya.
Ia juga menyinggung kondisi di lapangan, di mana masih terdapat warga yang tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi.
“Kita lihat masih ada yang bewarung, masih bisa bekerja. Yang kita bantu itu yang benar-benar tidak bisa bekerja dan tidak punya akses ekonomi,” ujarnya lugas.
Selain itu, Erny mengingatkan aparat kecamatan dan desa agar tidak memaksakan distribusi bantuan tanpa mempertimbangkan keterbatasan logistik serta pentingnya data yang valid. Ia mencontohkan pengalaman di Kecamatan Sungai Tabuk, di mana penyaluran bantuan tanpa kendali justru menimbulkan persoalan baru.
“Bantuan yang seharusnya tidak untuk satu desa saja, kemarin kolaps ke Kemensos karena dibagikan semua. Akhirnya kita yang diserang kepala desa karena ada warga yang kelaparan,” ungkapnya.
Menurut Erny, tuntutan agar seluruh warga menerima bantuan tidak realistis dan justru memperkeruh situasi di lapangan.
“Kepala desa menuntut semua masyarakatnya terayomi, tapi data valid belum ada semua. Ini yang jadi persoalan,” tegasnya.
Untuk sementara, dapur umum di Martapura Timur dialihkan ke Kantor Dinas Sosial Unit 2, dengan fokus pelayanan bagi para pengungsi. Produksi makanan tetap berjalan dengan target 6.000 bungkus per hari, khusus bagi warga yang benar-benar sudah tidak memiliki pilihan lain.
“Pengungsi ini prioritas utama. Mereka secara logika sudah tidak bisa apa-apa lagi, makanya harus kita dahulukan,” pungkas Erny.
