Damkarnews.com, BANJAR — Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar turut berdampak pada sektor pendidikan. Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjar mencatat sebanyak 210 sekolah dari berbagai jenjang terdampak genangan air, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana Peny, mengatakan dampak banjir yang terjadi bervariasi, mulai dari genangan di halaman sekolah hingga air yang masuk ke dalam ruang kelas.
“Dari jenjang SD, SMP, dan juga PAUD, ada 210 sekolah yang terdampak banjir ini, baik yang di halaman maupun yang sampai ke dalam ruang kelas,” ujar Liana, Selasa (6/1/2026), usai menghadiri Rapat Koordinasi Siaga Bencana dan Penanganan Bencana di Aula Barakat Lantai II, Pemkab Banjar.
Seiring dimulainya kembali aktivitas belajar mengajar sejak Senin (5/1/2026), Disdik Kabupaten Banjar telah mengeluarkan surat edaran yang mengacu pada kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui edaran tersebut, sekolah-sekolah yang terdampak bencana diperbolehkan melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
“Untuk sekolah yang terdampak bencana ini bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kita sudah berpengalaman pada masa COVID-19 dan juga banjir di tahun-tahun sebelumnya, jadi insyaallah sudah bisa menyesuaikan teknis PJJ,” jelasnya.
Menurut Liana, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi peserta didik akan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing sekolah. Capaian pembelajaran tidak harus sepenuhnya mengikuti standar nasional.
“Yang jelas, pembelajaran ini disesuaikan dengan capaian pembelajaran di sekolah masing-masing, termasuk bentuk ujiannya. Jadi tidak harus 100 persen sesuai standar nasional,” katanya.
Dari total 210 sekolah yang terdampak, 41 sekolah mengalami dampak paling parah, dengan genangan air yang masuk hingga ke dalam ruang kelas.
“Yang parah itu 41 sekolah, sisanya terdampak di halaman sekolah,” ungkapnya.
Terkait langkah pascabanjir, Disdik Kabupaten Banjar akan melakukan pendataan ulang terhadap kerusakan infrastruktur, sarana, dan prasarana sekolah. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan.
“Setelah banjir selesai, tentu kami lakukan pendataan kembali terkait kerusakan sarana dan prasarana. Kami juga akan mengusulkan revitalisasi serta bantuan prasarana lainnya ke Kementerian Pendidikan,” pungkas Liana.*Srf
