Damkarnews.com, BANJAR,– Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Hj. Anna Rusiana, angkat suara terkait belum jelasnya status lima orang dokter yang sebelumnya berstatus sebagai tenaga honorer daerah. Hingga kini, kelima dokter tersebut masih menunggu kepastian terkait kelanjutan status kepegawaiannya di tengah perubahan regulasi pengangkatan tenaga non-ASN.
Persoalan tersebut disampaikan Hj. Anna Rusiana dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banjar yang membahas tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat digelar pada Sabtu (20/12/2025) sore di ruang rapat gabungan lantai I DPRD Kabupaten Banjar.
Anna menjelaskan, para dokter yang terdampak kebijakan tersebut mempertanyakan apakah masih dapat diakomodir sebagai tenaga honorer daerah, mengingat adanya aturan terbaru yang membatasi pengangkatan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Masalah pengajuan lima dokter ini perlu kejelasan. Mereka sebelumnya tenaga honorer daerah, tetapi sekarang muncul informasi bahwa statusnya menjadi non-daerah atau outsourcing. Sampai saat ini mereka masih menunggu apakah masih bisa diakomodir sebagai honor daerah,” ujarnya.
Selain itu, kelima dokter tersebut juga mempertanyakan apakah nama mereka telah masuk dalam daftar 13 tenaga kesehatan yang sebelumnya diajukan oleh pemerintah daerah.
“Mereka ingin tahu apakah sudah termasuk dalam 13 orang itu atau tidak. Karena yang menjadi perhatian saat ini hanya lima dokter tersebut,” jelasnya.
Anna Rusiana menegaskan bahwa persoalan tenaga medis bukan sekadar isu administrasi, melainkan berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Ketidakpastian status tenaga medis, menurutnya, berpotensi mengganggu stabilitas layanan kesehatan di daerah.
“Ini menyangkut pelayanan publik dan kepastian bagi para dokter. Kami berharap ada jawaban yang jelas secepatnya,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, lanjut Anna, berkomitmen untuk terus mengawal persoalan tersebut hingga ditemukan solusi yang sesuai regulasi dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta tenaga kesehatan.
