Damkarnews.com, BANJAR,– Sejumlah mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Martapura menggelar aksi dan audiensi dengan DPRD Kabupaten Banjar pada Rabu (26/11/2025) siang. Mereka menuntut perhatian serius pemerintah daerah terkait maraknya toko ritel modern yang masuk hingga ke desa-desa dan dinilai mematikan usaha pedagang kecil.
Rombongan mahasiswa diterima Wakil Ketua DPRD Banjar Irwan Bora bersama sejumlah anggota dewan lainnya di ruang rapat gabungan lantai satu gedung DPRD. Dalam pertemuan tersebut, pihak dewan menyatakan menanggapi serius aspirasi mahasiswa, terutama desakan agar pembangunan ritel modern seperti Alfamart, Alfamidi dan Indomaret segera dibatasi.
“Kami sangat mengapresiasi adik-adik mahasiswa. Apa yang mereka sampaikan adalah fakta di lapangan. Ritel modern memang semakin menjamur dan terlihat tidak terkontrol,” ujar Irwan Bora.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi DPRD untuk segera mendorong pemerintah daerah mengambil langkah konkret. Penyebaran ritel modern yang tidak terkendali dinilai telah memberikan dampak besar bagi pelaku UMKM, terutama pedagang kaki lima dan pemilik warung tradisional.
“Saya pribadi juga kaget, tiba-tiba ada Alfamidi berdiri di samping rumah saya. Ini jelas berpotensi mematikan usaha UMKM masyarakat kecil,” ungkapnya.
DPRD Banjar memastikan akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa tersebut. Pihaknya berencana mengusulkan pembahasan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait tanpa menunggu pengesahan Peraturan Daerah (Perda) terlebih dahulu.
“Hari ini saya akan langsung laporkan kepada Ketua DPRD agar segera dijadwalkan pembahasannya. Kita tidak perlu menunggu Perda selesai, tapi bisa dibahas lebih awal untuk mencari solusi pembatasan,” tegasnya.
Sebelumnya, mahasiswa PMII melaporkan bahwa sedikitnya tiga ritel modern baru akan dibangun dalam waktu dekat. Bahkan beberapa lokasinya berada sangat dekat dengan permukiman warga dan sentra UMKM.
DPRD juga meminta peran aktif media dalam mengawal persoalan tersebut. “Saya minta teman-teman wartawan ikut menyoroti masalah ini. Kita kawal bersama-sama,” tandasnya.
Menurutnya, tanpa pengaturan yang jelas, keberadaan ritel modern dikhawatirkan terus bertambah dan semakin menggeser usaha lokal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Martapura dan sekitarnya.
