Damkarnews.com, BANJAR,- Menutup masa reses sidang III tahun 2025, anggota DPRD Kabupaten Banjar Rahmat Saleh, S.H.I. dari Fraksi Gerindra turun langsung ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat di Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Sabtu (8/11/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Komplek Mustika Griya Permai Blok K Nomor 5 RT 21 Sungai Sipai tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat desa, anggota BPD, serta ratusan warga. Dalam suasana penuh keakraban, warga menyampaikan beragam keluhan dan harapan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas pendidikan, hingga peningkatan layanan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam dialog tersebut, Rahmat Saleh yang juga anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjar menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dan diperjuangkan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Tadi ada beberapa aspirasi penting dari warga, terutama dari Ketua BPD dan Sekdes Sungai Sipai. Mereka menyoroti soal jalan dan drainase yang memang sudah lama menjadi kebutuhan mendesak,” ujar Rahmat.
Ia menjelaskan, warga menginginkan adanya pelebaran dan peningkatan jalan di depan kantor Desa Sungai Sipai, serta pembangunan drainase di kawasan perumahan yang belum memiliki saluran air, sehingga jalan kerap cepat rusak.
“Insya Allah semua aspirasi tadi kita tampung dan akan kita usulkan pada tahun 2026 lewat Pokir, dengan harapan bisa direalisasikan pada tahun 2027,” terangnya.
Selain persoalan infrastruktur, Rahmat juga menyoroti aspirasi warga di bidang pendidikan dasar. Hingga kini, Desa Sungai Sipai belum memiliki Sekolah Dasar (SD), padahal lahan di wilayah tersebut masih cukup luas untuk pembangunan sekolah.
”Meskipun pendidikan bukan bidang kerja langsung komisi saya, tapi sebagai wakil rakyat, saya tetap berkewajiban menyampaikan semua aspirasi masyarakat melalui rapat-rapat di Badan Anggaran (Banggar),” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, warga juga mengeluhkan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai lamban. Beberapa warga mengaku sudah menunggu lebih dari dua bulan tanpa kejelasan.
“Berdasarkan data, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung Pemda saat ini sekitar 18 ribu orang, sedangkan yang mandiri ada sekitar 3 ribu. Kita akan dorong pemerintah daerah agar mempercepat proses dan memperluas jangkauan program ini,” kata Rahmat.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus berupaya memastikan agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Penduduk kita sekitar 580 ribu jiwa. Kita ingin pastikan program Pemda benar-benar menyentuh semua lapisan masyarakat,” pungkasnya.
