Damkarnews.com, BANJAR,- Menyusul ditetapkannya status Siaga Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor (Batingsor) di Kabupaten Banjar, Komisi I DPRD Kabupaten Banjar mengingatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar memaksimalkan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Ketua Komisi I DPRD Banjar, Amiruddin, menyampaikan hal tersebut pada Jumat (31/10/2025). Ia menegaskan, pihaknya telah beberapa kali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPBD Banjar untuk membahas langkah antisipasi, terutama terkait ancaman banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar.
“Kami menekankan pentingnya proses mitigasi. Apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan BPBD sebagai upaya pencegahan harus dimaksimalkan,” ujar Amiruddin.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam penanganan saat bencana terjadi.
“Bencana memang sulit diprediksi, tetapi perencanaan dan penganggarannya sudah ada. Karena itu, harus dimanfaatkan sebaik mungkin, termasuk kesiapan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak,” tambahnya.
Namun, Amir menyoroti persoalan logistik hasil pengadaan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dinilai belum sesuai kebutuhan di lapangan.
”Sering kali logistik yang tersedia tidak relevan dengan kondisi di lapangan. Proses pengadaan yang sudah terencana terkadang membuatnya kurang fleksibel. Harusnya, saat bencana, logistik disesuaikan dengan kebutuhan riil di lokasi,” jelasnya.
Ia pun mendorong agar penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) lebih optimal dalam memenuhi kriteria keadaan darurat atau keperluan mendesak.
Selain itu, Amir juga menyoroti minimnya jumlah Early Warning System (EWS) di Kabupaten Banjar.
“Saat ini, kalau tidak salah, hanya ada tiga EWS dan itu pun milik Pemerintah Provinsi serta Kementerian. Kami berharap ke depan bisa ada penambahan titik EWS di daerah rawan bencana melalui penganggaran daerah,” pungkasnya.
