Damkarnews.com, BANJARBARU,- Sepekan pasca musibah keracunan massal yang menimpa 134 siswa dari delapan sekolah di Kecamatan Martapura, kini Pemerintah Kabupaten Banjar bergerak cepat. Sebanyak 244 penjamah makanan dari sembilan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikumpulkan untuk mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji di Hotel Roditha Banjarbaru, Sabtu (18/10/2025) pagi.
Kegiatan yang digelar Korwil BGN Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, ini menjadi bagian dari proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) syarat wajib bagi dapur SPPG agar tetap bisa beroperasi.
Pelatihan angkatan pertama tersebut dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Banjar, H. Ikhwansyah, yang menegaskan pentingnya standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“SPPG punya peran krusial dalam menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. Tapi yang tak kalah penting, makanan itu juga harus aman dikonsumsi,” ujar Ikhwansyah tegas.
Ia menekankan, keamanan pangan adalah harga mati. Satu saja kasus keracunan, katanya, bisa menghapus seluruh manfaat program bergizi dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Karena itu, sertifikasi SLHS bukan sekadar formalitas, tapi menjadi jaminan bahwa dapur MBG benar-benar laik dan higienis.
“Keberhasilan pelatihan ini bukan di ruang kelas, tapi di dapur masing-masing. Disiplin menjaga kebersihan diri, peralatan, dan bahan makanan harus jadi budaya kerja,” tandasnya.
Ikhwansyah juga meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan tidak berhenti pada tahap pelatihan, tapi terus melakukan pendampingan dan pengawasan rutin, agar tidak ada lagi kasus serupa yang mencoreng program nasional itu.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Nor Ipansyah, menegaskan pelatihan ini adalah respons serius pemerintah daerah atas insiden keracunan yang mengguncang dunia pendidikan di Martapura.
“Kasus itu menjadi pelajaran mahal. Dengan pelatihan ini, kami berharap tidak ada lagi siswa yang jadi korban makanan yang seharusnya menyehatkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, peserta tidak hanya diberi teori, tetapi juga diuji kemampuan lewat pre-test dan post-test. Hasil sementara menunjukkan Mutiara Rahmi dari SPPG Sungai Sipai meraih nilai tertinggi 91 dan mendapatkan penghargaan langsung dari Pj Sekda. Peserta yang tidak mencapai nilai minimal 75 dinyatakan tidak lulus dan tidak berhak menerima sertifikat SLHS.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Balai POM, Poltekkes Banjarmasin, Dinas Kesehatan, serta sejumlah pakar kesehatan pangan. Gelombang kedua dijadwalkan digelar 25 Oktober mendatang.
Langkah ini menjadi ujian keseriusan Pemkab Banjar dalam memperbaiki kepercayaan publik. Setelah ratusan siswa tumbang akibat makanan MBG, kini publik menanti: apakah pelatihan ini sekadar seremoni, atau benar-benar menjadi awal dari reformasi dapur gizi yang aman dan manusiawi.
