Damkarnews.com, BANJAR,- Suasana halaman Kantor Bupati Banjar mendadak ramai pada Rabu (15/10/2025) siang. Belasan massa dari Kelompok Masyarakat Pemerhati Banua (KMPB) Kalsel datang membawa semangat dan tuntutan yang jelas: minta tanggung jawab moral dan permintaan maaf terbuka dari pihak pengelola Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) di Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura.
Tuntutan itu muncul sebagai imbas dari kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi pada Kamis (9/10/2025) lalu. Sedikitnya 134 siswa dari delapan sekolah di Martapura tumbang setelah menyantap menu MBG yang diketahui berasal dari dapur SPPG Tungkaran.
Namun, rencana unjuk rasa di depan kantor bupati berubah arah bukan jadi teriakan di jalan, tapi jadi pertemuan di meja audiensi. Massa diterima langsung oleh Pj Sekda Kabupaten Banjar H. Ikhwansyah, Kapolres Banjar AKBP Dr. Fadli, dan Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Banjar Shintia Aulia.
Dalam forum audiensi itu, Koordinator KMPB, Baha Udin, menyampaikan bahwa aspirasi mereka bukan untuk menggagalkan program MBG, tapi menuntut tanggung jawab moral dan evaluasi serius agar insiden serupa tak terulang.
“Kami hanya ingin kejelasan dan tanggung jawab moral dari pihak pengelola SPPG. Anak-anak kami korban. Kami ingin permintaan maaf terbuka dan perbaikan nyata,” tegas Baha Udin di hadapan pejabat yang hadir.
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Banjar H. Ikhwansyah menegaskan bahwa Pemkab Banjar menerima setiap aspirasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.
“Kami menerima aspirasi dari sahabat-sahabat kita. Ini menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi kami untuk menyampaikan laporan dan rekomendasi ke Badan Gizi Nasional (BGN),” ujarnya.
Ikhwansyah menegaskan bahwa program MBG tidak akan dihentikan, namun Pemkab akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan manajemen dapur penyedia.
“Program ini tetap kita lanjutkan. Tapi kita bersama-sama akan mengevaluasi di mana letak kekurangannya. Kejadian ini jangan sampai terulang lagi bukan hanya di Banjar, tapi jadi pelajaran untuk seluruh Indonesia,” tegasnya.Sementara itu, Kapolres Banjar AKBP Dr. Fadli memberikan apresiasi tinggi atas sikap massa yang memilih jalur damai dan berkoordinasi dengan baik dalam menyampaikan aspirasi mereka.
“Alhamdulillah, kegiatan hari ini berjalan lancar dan tertib. Ini bisa jadi contoh bahwa menyampaikan aspirasi tidak harus dengan cara anarkis. Justru seperti inilah yang benar, terkoordinasi dan bermartabat,” ujarnya.
Terkait hasil penyelidikan kasus keracunan MBG, Kapolres menyebut bahwa proses investigasi masih berlangsung dan pihaknya masih menunggu laporan resmi dari tim laboratorium serta koordinasi dengan Badan Gizi Nasional.
“Hasil resminya kemungkinan keluar satu-dua hari ke depan. Setelah itu, kami akan sampaikan hasil koordinasi dengan BGN,” jelasnya.
Meski kasus ini sempat memicu keresahan, Kapolres menegaskan bahwa program MBG adalah program pemerintah yang baik dan harus tetap didukung.
“Program ini bagus dan niatnya mulia menyehatkan anak bangsa. Hanya saja, kita semua harus sama-sama mengawasi agar pelaksanaannya benar dan aman,” tutupnya.
Dapur SPPG Tungkaran yang menjadi sumber menu MBG tersebut kini menjadi pusat sorotan publik. Dapur itu disebut-sebut terkait dengan salah satu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, namun yang bersangkutan telah membantah keras tudingan itu, menyebut dapur tersebut bukan miliknya, melainkan milik kerabatnya bernama Saukani.
Meski peristiwa ini meninggalkan luka bagi banyak orang tua, audiensi damai antara masyarakat dan pemerintah menjadi sinyal positif: bahwa kritik bisa disampaikan dengan santun, dan solusi bisa ditemukan tanpa harus bentrok di jalan.
Dan kini, publik menunggu satu hal hasil penyelidikan resmi dan langkah nyata perbaikan dari semua pihak terkait.
