Damkarnews.com, BANJAR – Bupati Banjar H Saidi Mansyur melantik dan mengambil sumpah lima pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Acara berlangsung di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Rabu (17/9/2025) pagi.
Pelantikan ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Bupati kepada masing-masing pejabat. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya peran strategis JPTP sebagai motor penggerak roda organisasi dan teladan bagi aparatur sipil lainnya.
Kelima pejabat yang dilantik antara lain:
- Dian Marliana sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
- Yudi Andrea sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- dr. Taufik Norman Hidayat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
- Erny Wahdini sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DinsosP3A P2KB).
- Kencana Wati sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
“Saya meyakini bahwa pejabat yang dilantik hari ini adalah figur terbaik yang telah melalui proses seleksi sesuai peraturan perundang-undangan. Mereka memiliki rekam jejak, kompetensi, dan integritas yang dapat diandalkan. Saya berharap amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Saidi.
H Saidi Mansyur juga menekankan pentingnya integritas dalam setiap kebijakan, menjauhi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta mendorong para pejabat agar benar-benar memberikan pelayanan publik yang adil, tulus, dan bertanggung jawab. “Jangan terjebak pada pola lama. Pejabat harus adaptif, inovatif, dan mampu membangun sinergi, baik di internal pemerintahan maupun dengan masyarakat,” jelasnya.
Namun, masyarakat tentu menyimpan harapan sekaligus keraguan. Rotasi jabatan bukanlah hal baru dalam birokrasi. Hampir setiap kali pelantikan, pesan yang disampaikan selalu sama: integritas, pelayanan, dan peningkatan kinerja. Pertanyaannya, apakah pesan itu hanya sebatas retorika di podium, atau benar-benar diwujudkan dalam langkah nyata?
Masyarakat Banjar masih menanti bukti konkret. Kepala Dinas Sosial yang baru, misalnya, dihadapkan pada PR besar terkait penanganan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak yang kerap masih sebatas wacana. Begitu pula dengan Kepala Satpol PP yang dituntut lebih tegas menegakkan aturan tanpa pandang bulu.
Di sisi lain, jabatan Staf Ahli maupun Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga tidak bisa dianggap “pelengkap”. Justru di era digital ini, penguatan literasi masyarakat dan penataan arsip daerah menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan.
Pelantikan pejabat memang langkah penting dalam memastikan jalannya roda pemerintahan. Tetapi tanpa kinerja yang jelas, rotasi ini berisiko sekadar menjadi formalitas lima tahunan. Masyarakat Kabupaten Banjar kini menunggu, apakah wajah-wajah baru ini mampu menjawab tuntutan zaman dengan terobosan nyata, atau justru kembali larut dalam pola lama yang tak kunjung berubah.
