Damkarnews.com, MARTAPURA,- Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjar dengan agend, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023. , di ruang paripurna lantai 2, Martapura, Rabu (5/6/2024) siang.
Rapat tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Banjar Akhmad Zacky Hafizie, dan dihadiri Sekda Banjar HM Hilman, Forkopimda, para kepala SKPD dan anggota dewan.
Usai Rapat Paripurna tersebut, awak media damkarnews.com bersama awak media lainnya, menyamperi Ketua Komisi II DPRD Banjar Irwan Bora, menanyakan perihal Walk Out nya Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Dian Marliana, saat digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi II dan IV bersama dinas terkait, berkaitan penanganan Stunting di Kabupaten Banjar, beberapa waktu lalu, Rabu (29/5/2024).
Irwan Bora, menegaskan, tujuh Fraksi di DPRD Kabupaten Banjar mendesak agar Kepala Dinas Sosial P3AP2KB, Dian Marliana, di non job-kan dari jabatannya.
“Kami meminta atas nama DPRD, agar Bupati Banjar H Saidi Mansyur secara tegas mencopot jabatan Kadinsos Banjar kalau perlu di Non Jobkan saja,” ucapnya
Apabila tak dilakukan, legislatif yang terdiri dari berbagai unsur dalam 7 fraksi di DPRD Kabupaten Banjar secara tegas tetap menggunakan hak politisnya.
“Seluruh 45 anggota di dewan akan melakukan perlawanan secara politis apabila Bupati Banjar H Saidi Mansyur tidak segera mengambil sikap atau tidak menon job kan Kadinsos, Dian Marliana, karena ini pelecehan bagi kami,” tambahnya.
Menurut dirinya, perlakuan yang digambarkan sebagai seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Banjar tidak layak bahkan tak pantas dilakukan.
“Kami dari 7 fraksi sudah bersurat ke Ketua DPRD Kabupaten Banjar, HM Rofiqi, untuk segera menyurati secara tegas ke Bupati Banjar terkait sikap dan tingkah laku Kadinsos P3AP2KB,” tegasnya.
Ditengah kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, elektabilitas sebagai petahana turut dipertaruhkan.
“Jangan sampai memelihara orang yang seperti ini. Jadi, sangat disayangkan apabila kepala daerah tak mengambil sikap atas permasalahan tersebut,” pungkas politisi dari Fraksi Partai Gerindra.
